Muatan Materi Piagam Madinah

-
Muatan Materi Piagam Madinah
Adapun muatan materi Piagam madinah yang di dalamnya terdapat 47 pasal, dan jika kita mengkaji secara mendalam maka kita akan mendapatkan gambaran tersebut tentang karakteristik masyarakat (ummah) dan negara islam pada masa-masa awal kelahiran dan perkembanganya:
  1. 1.        Piagam Madinah secara tegas mengakui eksistensi suku bangsa dan agama serta memelihara unsur solidaritasnya, karena itu Piagam Madinah menggariskan kesetiaan kepada masyarakat yang lebih luas ketimbang dari pada kesetiaan yang sempit kepada suku, olehnya itu tali persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (pasal 1, 17, 23, dan 24).
  2. 2.       Piagam Madinah mengakui semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, wajib untuk saling menghormati dan wajib kerja sama antara sesama dalam kebaikan, dan tidak seorang pun yang diperlakukan secara buruk (pasal 11, 12, dan 16).
  3. 3.      Negara mengakui, melindungi, dan menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan agama baik bagi orang-orang muslim maupun non-muslim (pasal 25-33).
  4. 4.    Piagam Madinah secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (pasal 34, dan 40).
  5. 5.       Piagam Madinah sangat menghormati Hukum Adat (kelaziman pada masa lalu), dengan berpedoman pada kebenaran dan keadilan, tetap diberlakukan (pasal 2,10, dan 21).
  6. 6.      Piagam madinah menghargai semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Mereka berkewajiban untuk membela dan mempertahankan negara dengan harta, jiwa mereka dan melawan setiap agresor yang menggangu stabilitas negara (pasal 24, 36, 37, dan 38).
  7. 7.       Piagam Madinah mengakui sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan desentralisasi, dengan Madinah adalah sebagai pusatnya (pasal 39).


         Dari apa yang dikemukakan di atas sebagai kajian yang mendalam dari 47 pasal yang terdapat dalam Piagam Madinah terlihat beberapa gambaran tentang prinsip-prinsip negara pada masa awal kelahirannya dengan nabi sebagai kepala negara, yang warganya yang terdiri dari berbagai macam aliran, suku, golongan, budaya, maupun agama yang dianutnya .

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Etika Profesi Hukum

-
Gambar
BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang             Pemahaman Etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan ternyata sangat dibutuhkan. Bahkan jika dikaitkan dengan filsafat maka dalam filsafat sendiri sangat berkaitan erat dengan etika, Hubungan antara ilmu dan etika akan membangun masyarakat ilmiyah, yang berbudaya ilmu pengetahuan [1] . Etika profesi dalam hal segala profesi atau pekerjaan setiap orang atau lembaga maka sangat menghargai akan adanya etika dalam berprofesi, kerena dimana hampir setiap profesi sangat menjunjung tinggi akan adanya etika, bahkan bila dikerucutkan dalam hal profesi hukum maka akan didapatkan etika didalamnya, karena orang yang berprofesi dalam bidang hukum atau penegak hukum maka perlu adanya profesi, masa kemudian para penegak hukum berada pada ruang lingkup hukum yang didalamnya terdapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang merupakan tujuan hukum lalu ia tidak menanamkan didalamnya etika atau para penegak hukum. Makanya dari pokok bahasa
Baca selengkapnya

Kekerasan Terhadap Pemuka Agama

-
Gambar
Mengatas Namakan Agama untuk Meronrong Bangsa dan Negara Pasal 28 E UUD 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal diatas merupakan pasal tentang adanya hak setiap manusia, dalam kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam memilih pendidikan, memilih kewarganegaraan, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal inilah yang menjiwai akan adanya sebuah konsep negara demokrasi. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu / manusi
Baca selengkapnya
-
Money Politic dalam Pemilu Money Politik atau politik uang atau biasa juga disebut sebagai politik praktis merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pemilu merupakan sarana langsung bagi masyarakat yang cukup usia untuk berpartisipasi dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Tahapan proses pemilu antara lain penetapan daftar pemilih, tahap pencalonan kandidat, tahap kampanye, tahap pemungutan serta penghitungan suara, dan hasil perolehan suara sehingga kita dapat menentukan kandidat yang terpilih. Sistem pemilu di Indonesia harus sesuai dengan prinsip pemilu yang bebas, langsung, jujur, adil dan rahasia. Sistem pemilu tahun 2014 dapat dijadikan acuan penilaian sistem pemilu di Indonesia saat ini, sistem pemilu tahun lalu ini dapat pula dijadikan pedoman untuk
Baca selengkapnya