-

No
UU
Mengatur Tentang Kependudukan
Filosofi
1.
UU No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan
Pasal 2 “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanuaiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatil dan norma-norma agama.
Pasal 3 “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tinginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sasial dan ekonomis.
Kesehatan merupakan hak-hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pancasila sebagai ideology dan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi.
2.
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Pasal 54, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".








Dengan adanya masa rehabilitasi mampu bagi pecandu dan korban narkotika menjadikan masyarakat kita terlindung haknya untuk hidup dan haknya untuk hidup sehat itu sudah tertuang dalam konstitusi.
3.
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin baik antara seorang pria maupaun wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”
Dengan adanya perkawinan yang bahagia maka menjadikan keturunannya merasakan kebahagiaan, hidup bahagia.
4.
UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
Pasal 19, “ untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada kajian Lingkungan Hidup Strategis”
Lingkungan Sehat dan Hidup sehat masyarakat juga sehat
5.
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 4,
“Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah ;
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya ;
Pasal 5
“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.
Pasal 6
“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha”.
Perlindungan terhadap ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuaan tanpa diskriminasi atau dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan kelurganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.








Maros, 22 -11 -2016. 10.00 PM

               

Nama  : Muhammad Agung
Nim     : B11113045

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Etika Profesi Hukum

-
Gambar
BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang             Pemahaman Etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan ternyata sangat dibutuhkan. Bahkan jika dikaitkan dengan filsafat maka dalam filsafat sendiri sangat berkaitan erat dengan etika, Hubungan antara ilmu dan etika akan membangun masyarakat ilmiyah, yang berbudaya ilmu pengetahuan [1] . Etika profesi dalam hal segala profesi atau pekerjaan setiap orang atau lembaga maka sangat menghargai akan adanya etika dalam berprofesi, kerena dimana hampir setiap profesi sangat menjunjung tinggi akan adanya etika, bahkan bila dikerucutkan dalam hal profesi hukum maka akan didapatkan etika didalamnya, karena orang yang berprofesi dalam bidang hukum atau penegak hukum maka perlu adanya profesi, masa kemudian para penegak hukum berada pada ruang lingkup hukum yang didalamnya terdapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang merupakan tujuan hukum lalu ia tidak menanamkan didalamnya etika atau para penegak hukum. Makanya dari pokok bahasa
Baca selengkapnya

Kekerasan Terhadap Pemuka Agama

-
Gambar
Mengatas Namakan Agama untuk Meronrong Bangsa dan Negara Pasal 28 E UUD 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal diatas merupakan pasal tentang adanya hak setiap manusia, dalam kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam memilih pendidikan, memilih kewarganegaraan, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal inilah yang menjiwai akan adanya sebuah konsep negara demokrasi. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu / manusi
Baca selengkapnya
-
Money Politic dalam Pemilu Money Politik atau politik uang atau biasa juga disebut sebagai politik praktis merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pemilu merupakan sarana langsung bagi masyarakat yang cukup usia untuk berpartisipasi dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Tahapan proses pemilu antara lain penetapan daftar pemilih, tahap pencalonan kandidat, tahap kampanye, tahap pemungutan serta penghitungan suara, dan hasil perolehan suara sehingga kita dapat menentukan kandidat yang terpilih. Sistem pemilu di Indonesia harus sesuai dengan prinsip pemilu yang bebas, langsung, jujur, adil dan rahasia. Sistem pemilu tahun 2014 dapat dijadikan acuan penilaian sistem pemilu di Indonesia saat ini, sistem pemilu tahun lalu ini dapat pula dijadikan pedoman untuk
Baca selengkapnya