Orasi perjuangan HIPMI MR

-
Orasi HIPMI MAROS RAYA.                

Negeri ini sudah diambang kehancuran, digadaikan oleh sang penguasa negeri ini.  Dan akhirnya rakyat yang menjadi tumbal keserakahan para penguasa yang akan memperkaya diri sendiri. 

Katanya negeri ini adalah negeri demokrasi, yang kekuasaan berada ditangan rakyat, tapi itu hanya menjadi simbol semata yang tak dinikmati oleh rakyat.

Sedangkan jutaan rakyat yang ada disana selalu hidup dalam kesengsaraan, terbelengguh dibawah garis kemiskinan. 

Lihatlah mereka yang berani mengatasnamakan dirinya berjuang untuk rakyat, namun dibalik semua itu tidak terlepas dari kebohongan dan kebusukan semata. 

Dan hari ini kami lahir sebagai panji-panji Himpunan Pemuda Mahasiswa Indonesia HIPMI Maros Raya terus merapatkan barisan, berjuang untuk kebenaran, menegakkan keadilan, melawan penindasan untuk kesejahteraan rakyat di butta salewangang.(MA. Maros,18-02-2017. 01:00 MA)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Etika Profesi Hukum

-
Gambar
BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang             Pemahaman Etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan ternyata sangat dibutuhkan. Bahkan jika dikaitkan dengan filsafat maka dalam filsafat sendiri sangat berkaitan erat dengan etika, Hubungan antara ilmu dan etika akan membangun masyarakat ilmiyah, yang berbudaya ilmu pengetahuan [1] . Etika profesi dalam hal segala profesi atau pekerjaan setiap orang atau lembaga maka sangat menghargai akan adanya etika dalam berprofesi, kerena dimana hampir setiap profesi sangat menjunjung tinggi akan adanya etika, bahkan bila dikerucutkan dalam hal profesi hukum maka akan didapatkan etika didalamnya, karena orang yang berprofesi dalam bidang hukum atau penegak hukum maka perlu adanya profesi, masa kemudian para penegak hukum berada pada ruang lingkup hukum yang didalamnya terdapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang merupakan tujuan hukum lalu ia tidak menanamkan didalamnya etika atau para penegak hukum. Makanya dari pokok bahasa
Baca selengkapnya

Kekerasan Terhadap Pemuka Agama

-
Gambar
Mengatas Namakan Agama untuk Meronrong Bangsa dan Negara Pasal 28 E UUD 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal diatas merupakan pasal tentang adanya hak setiap manusia, dalam kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam memilih pendidikan, memilih kewarganegaraan, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal inilah yang menjiwai akan adanya sebuah konsep negara demokrasi. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu / manusi
Baca selengkapnya
-
Money Politic dalam Pemilu Money Politik atau politik uang atau biasa juga disebut sebagai politik praktis merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pemilu merupakan sarana langsung bagi masyarakat yang cukup usia untuk berpartisipasi dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Tahapan proses pemilu antara lain penetapan daftar pemilih, tahap pencalonan kandidat, tahap kampanye, tahap pemungutan serta penghitungan suara, dan hasil perolehan suara sehingga kita dapat menentukan kandidat yang terpilih. Sistem pemilu di Indonesia harus sesuai dengan prinsip pemilu yang bebas, langsung, jujur, adil dan rahasia. Sistem pemilu tahun 2014 dapat dijadikan acuan penilaian sistem pemilu di Indonesia saat ini, sistem pemilu tahun lalu ini dapat pula dijadikan pedoman untuk
Baca selengkapnya